Babak Baru Pro-Kontra Saham DKI di Bir Anker

Ilustrasi

JAKARTA/86 -- Pro dan kontra kepemilikan saham Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di produsen Anker Beer PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) memasuki babak baru.

Sebelumnya, isu kepemilikan saham Pemprov DKI yang awalnya 23,33% naik menjadi 26,25% di perusahaan tersebut sempat mencuat ke publik.

Berdasarkan keterbukaan Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti dikutip Senin (4/3/2019), saham Pemprov DKI saat ini tercatat 210,2 juta lembar saham atau meningkat dari sebelumnya, yang sebanyak 186,8 juta saham.

Sementara berdasarkan keterangan Pemprov DKI, jumlah saham di DLTA pada 1970 sebesar 23,34%. Kemudian, ditambah milik Badan Pengelola Investasi Penanaman Modal DKI Jakarta (BP IPM Jaya), yang juga milik Pemprov DKI, sebesar 2,91%.

Kemudian, pada 2000, BP IPM Jaya dibubarkan. Selanjutnya, kepemilikan saham atas nama Pemprov DKI tercatat menjadi 26,25% pada 2019.

"Penambahan nilai saham merupakan penggabungan saham atas nama Pemprov DKI dan BP IMP Jaya yang merupakan salah satu Satuan Kerja Pemprov DKI, tapi sudah dibubarkan pada 2000," tulis keterangan Pemprov DKI.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sudah membantah bahwa Pemprov DKI akan menambah kepemilikan saham di PT Delta Djakarta.

Anies mengatakan Pemprov DKI tak ada menambah selembar saham pun dari perusahaan produsen Anker Beer tersebut.

"Tidak benar. Berita yang beredar sudah diralat oleh jurnalisnya. Yang benar adalah saham-saham Pemprov DKI yang selama ini terpecah digabung ke bawah satu nama, untuk nantinya dijual. Tidak ada penambahan satu lembar pun," demikian kata Anies, yang dikutip sesuai dengan tulisan dalam akun Twitter-nya, Sabtu (2/3).

Janji untuk menjual saham Pemprov DKI di produsen Anker Beer PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) memang sempat diutarakan Anies saat masa kampanye Pilgub DKI lalu.

Beberapa waktu lalu, Anies mengatakan banyak investor yang berminat membeli saham Anker Beer yang akan dilepas Pemprov DKI. Namun dia tidak menjelaskan secara spesifik.

" Delta kita sedang kajian untuk kita akan lepas, tapi prosesnya masih kajian. Mudah-mudahan Maret sudah selesai," kata Anies, Rabu (2/1).

Namun, hingga kini, Anies belum mengusulkan penjualan saham PT Delta Djakarta Tbk. Proses penjualan saham perusahaan produsen Anker Beer tersebut masih dibahas di kalangan internal Pemprov DKI.

"Jadi untuk langkah-langkah proses penjualan saham itu kan nggak bisa langsung. Pertama, kita tetapkan angka pendamping untuk teknis penjualan saham, finance-nya juga harus ada," kata Asisten Sekda DKI Jakarta Bidang Perekonomian dan Keuangan Sri Haryati kepada wartawan, Senin (4/3).

Sri menekankan perlunya pertimbangan dan kajian hal-hal teknis sebelum usulan penjualan saham PT Delta Jakarta dibawa ke DPRD DKI.

" Saya harus pastikan dulu, dari beberapa item yang jadi kita harus lihat dari segi teknisnya. Manajemen risiko ekonomi. Semua harus kita lakukan yang pasti kita akan lakukan percepatan, mereka akan paparkan," ujar dia.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso memastikan belum ada surat usulan yang datang ke anggota Dewan. Dia mengatakan pelepasan saham harus sesuai dengan persetujuan DPRD DKI Jakarta.

"Pelepasan saham harus kesepakatan daripada secara semua anggota," sebutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (Pras) mengatakan akan tetap menolak penjualan saham produsen Anker Beer PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Pras menuturkan tidak ada keuntungan berarti dari penjualan saham bir tersebut.

" Dikatakan setahun dapat Rp 50 miliar, terus mau dijual Rp 1 triliun. Kita makan riba, itu buat saya. Saya sebagai orang muslim, ya mohon maaf ya, lebih jahat riba daripada orang minum bir. Coba itu dipikirkan lagi lah," kata Pras di kantornya, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2019).

Mengutip data perdagangan RTI, saham DLTA diperdagangkan di Rp 5.500 per lembar. Pemprov DKI Jakarta saat ini memegang 186.846.000 juta lembar saham produsen Anker Beer atau setara dengan 23,3%. Sementara sisanya dipegang oleh San Miguel Malaysia Pte sebanyak 58,3% dan publik 18,3%.

Dengan asumsi tersebut, jika Anies menjual kepemilikan saham di harga perdagangan hari ini, besaran dana yang bisa diperoleh dari aksi penjualan saham itu bisa mencapai Rp 1.027.653.000.000, atau Rp 1 triliun jika dibulatkan. (detik.com)


[Ikuti Riau86.com Melalui Sosial Media]






Loading...

Tulis Komentar