JAKARTA/86 --- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengapresiasi penyelenggaraan Silaturahmi Nasional yang diselenggarakan Koran Sindo. Mendagri berkisah tentang perjalanannya berkecimpung di dunia politik selama kurang lebih 30 tahun.

"Salah satu yang membesarkan nama saya adalah pers. Yang membiayai saya berpolitik sampai di Jakarta juga media di Jateng dulu. Saya juga pernah menjadi wartawan. Maka kalau diundang pers saya berusaha untuk hadir," ujar Tjahjo di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (29/3/2019).

Tjahjo berharap pers terus menjadi media arus utama (mainstream) yang dapat menyajikan fakta-fakta bagi masyarakat. Peran pers sebagai alat kontrol, kata dia, harus terus dijaga secara objektif dan penuh tanggung jawab.

"Masukan dan kritik yang membangun sangat diperlukan, agar proses check and balance dari pers sebagai pilar keempat dalam demokrasi berjalan dengan baik," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tjahjo juga mengapresiasi Koran Sindo yang rutin memberikan penghargaan kepada kepala daerah. "Saya yakin kepala daerah ini dari 514 kepala daerah bupati/wali kota beserta wakil, 34 gubernur dan wakil gubernur adalah pemimpin yang amanah karena dipilih langsung oleh rakyat. Dia punya program, punya konsep, punya gagasan untuk memajukan demi kemaslahatan masyarakat dan daerah yang dia pimpin," ujarnya.

Pria berkacamata ini menambahkan, para kepala daerah juga harus memiliki visi ke depan dan berani melakukan berbagai terobosan kebijakan.

"Sekecil apapun harus punya inovasi, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik, reformasi birokrasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha," kata Tjahjo.

Untuk itu, dirinya mengimbau agar para kepala daerah untuk tidak takut berbuat salah. "Harus berani sekecil apapun membuat inovasi. Jangan takut dikritik oleh pers. Harus terbuka 24 jam kepada pers," ucapnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, kondisi saat ini, di tengah pesatnya perkembangan teknologi infomasi dan komunikasi membuat penyebaran atau diseminasi informasi menjadi sangat cepat.

Kecepatan distribusi menjadi faktor yang sangat penting, dan informasi yang cepat dan tepat sangat dibutuhkan. Terutama di instasi pemerintah di mana fungsi sebagai pelayanan publik.

"Kami cukup terkejut kemarin kantor Menpan RB mengumumkan kabupaten/kota dan provinsi yang sudah melakukan e-goverment, ternyata dari 514 kabupaten/kota itu baru 25 persen di tingkat kota dan 8 persen di tingkat kabupaten, dan 48 persen di tingkat provinsi yang melakukan e-gov. Saya kira e-planning itu menjadi kata kunci, e-government, e-budgeting, dan yang lainnya dalam upaya mempercepat proses interaksi antara pimpinan dan masyarakat yang ada," tuturnya. (okezone)

Sumber : Okezone.com /  Editor : Mas Min