KARAWANG/86 -- Disdukcapil Karawang mengeluhkan distribusi blangko e-KTP dari Kemendagri. Sebab, Kemendagri terlalu sedikit memberi blangko e-KTP. Akibatnya Disdukcapil Karawang selalu kewalahan memenuhi permintaan warga karena blangko yang terbatas.

" Bahkan, tak sedikit pemohon yang menunggu satu tahun lamanya untuk mendapat e-KTP. Ada pemohon e-KTP sejak 2017 belum dapat (e-KTP) sampai sekarang," kata Kepala Disdukcapil Karawang Yudi Yudiawan kepada wartawan di kantornya, Senin (28/1/2019).

Menurut Yudi, Dirjen Dukcapil Kemendagri menjatah blangko ke setiap daerah tanpa mempertimbangkan jumlah penduduk.

Yudi mencontohkan, Karawang yang penduduknya padat dikirim 2 ribu keping blangko e-KTP setiap pekan. Jumlah itu sama dengan Purwakarta yang penduduknya lebih sedikit.

" Begitu pun dengan daerah di Papua, yang penduduknya relatif lebih sedikit, mendapat jatah yang sama dengan daerah padat seperti kami. Itu yang jadi keluhan kami," tutur Yudi.

Distribusi blangko yang minim tersebut, kata Yudi, membuat sejumlah warga Karawang kecewa. Bahkan, Yudi mengungkapkan, tak sedikit warga yang mengolok-olok Pemkab Karawang lantaran proses cetak e-KTP yang lambat.

" Kami mohon maaf kepada masyarakat dengan keterlambatan cetak e-KTP elektronik. Ini karena keterbatasan jumlah blangko dari pusat," ujarnya.

Dia menuturkan kebutuhan blanko e-KTP di Karawang saat ini mencapai 193 ribu keping. Sedangkan stok blangko saat ini hanya sekitar 2.500 keping, tak mencukupi permintaan.

" Dalam sehari kami harus memenuhi 750 pemohon e-KTP. Stok blangko hanya bisa bertahan tiga hari," ucap Yudi.

Dia meminta Kemendagri menambah jatah blangko EKTP untuk Kabupaten Karawang. " Kami usul ke pemerintah pusat supaya Karawang diberi blangko lebih banyak, lalu menjatah blangko ke daerah dengan melihat tingkat kepadatan penduduk," katanya.

Namun, Yudi menjelaskan, kenyataannya Karawang tetap diberi jatah 2 ribu blangko setiap pekan. "Padahal, kami mampu mencetak hingga 1.500 keping e-KTP dalam sehari," ujarnya.

Yudi berharap ada solusi pasti tentang persoalan blanko e-KTP dari Kemendagri. Sehingga persoalan antrean e-KTP tidak berlarut-larut di daerah. (detik.com)

Sumber : detik.com /  Editor : Mas Min