Bapenda Rapat Evaluasi PBB

2018 di Basira Hanya 3234 Lembar SPPT Dibayar

Bapenda Rohil gelar rapat evaluasi pajak di Basira

BASIRA/86 -- Sampai akhir Desember 2018 lalu, kecamatan Bagan Sinembah Raya termasuk dalam kategori gagal memenuhi mendongkrak pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pasalnya, dari 11893 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)  praktis hanya 3231 lembar yang dibayarkan.

Hal ini terungkap pada saat dilaksanakannya rapat evaluasi pajak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rokan Hilir dengan aparatur kecamatan Bagan Sinembah Raya (Basira) pada Kamis (24/1/2019) di aula kantor camat Basira.

Rapat tersebut selaim dihadiri oleh Kepala Bapenda Kabupaten Rokan Hilir, Cicik Mawardi Atar AP Msi, juga turut hadir  Camat Basira, Hadiyono SH, Kabid pendataan dan pelayanan, H Sulaiman, Kasubid Pelayanan, Riad Sumarsudi, Penilai, M Ikbal SE,Sekcam Basira, Yusuf para penghulu/ lurah, Sekretaris dan bendahara kepenghuluan se-Bagan Sinembah Raya.

" Dalam meningkatkan PAD kita lakukan jemput bola langsung kedesa-desa. Apalagi,  sampai akhir Desember 2010 dari 11893 lembar SPPT hanya 3234 lembar yang dibayar di kecamatan Bagan Sinembah Raya  ini, " ujar Cicik Mawardi.

Untuk lebih efektif dalam penerimaan pajak, Kepala Bapenda berharap kerjasamanya kepada penghulu untuk membantu penerimaan pajak dari sektor PBB ini karena menurutnya, penghulu beserta perangkat desa mengetahui langsung di kepenghuluan itu.

" Kita berharap penghulu dan perangkat kepenghuluan dapat membantu Bapenda dalam penerimaan PBB ini," harap Cicik.

Dan dalam kesempatan ini, Cicik menyampaikan bahwa di tahun 2019 ini Bapenda Rohil melakukan verifikasi ulang untuk pemutakhiran data SPPT.

Ditegaskannya juga, jika SPPT terbaru sudah diterbitkan dan tidak dibayarkan pajaknya, maka Bapenda Rohil akan memberikan sanksi kepada pemilik SPPT tersebut.

" Sanksi itu nantinya berupa sanksi denda, sanksi administrasi dan jika memungkinkan sanksi pidana,"  tegas Cicik.

Diuraikannya Cicik, bahwa ditahun 2018 PAD Rohil yang bersumber dari  seluruh pajak mencapai Rp 43 Milyar dari target Rp 28 Milyar. " Dan untuk sektor PBB hanya tercapai Rp 3,2 milyar. Pajak PBB ini sangat potensial dan berharap 2019 dapat mencapai target," terangnya. (Mas min)


[Ikuti Riau86.com Melalui Sosial Media]






Loading...

Tulis Komentar