BENGKALIS/86--Pimpinan dan Anggota DPRD Bengkalis melakukan kunjungan konsultasi ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Kamis (14/3/19). Rombongan DPRD Bengkalis yang dipimpin oleh H Indra Gunawan Eet, Ph.D bersama Syahrial Basri (Golkar), Hendri Ongah (Golkar), Rianto Rian (PAN), Thamrin Mali (Golkar), Sekwan Bengkalis Radius Akima, S.Sos, MT dan Pendamping dari Setwan Bengkalis.

 

Kedatangan rombongan ini disambut langsung oleh Sekretaris BNPP DR. Suhajar Diantoro, M.Si. bersama beberapa orang staff. Eet selaku kepala rombongan menyampaikan bahwa kedatangan mereka ini sebagai bentuk silaturahmi serta konsultasi dan Koordinasi  terkait Penanganan Abrasi Pantai wilayah Perbatasan Pulau Bengkalis dan Rupat. 

 

"Tujuan kedatangan kami ini meneruskan aspirasi dari masyarakat terkait persoalan Abrasi yang terjadi di wilayah Pulau Bengkalis yaitu Kec.Bengkalis dan Kec.Bantan serta Pulau Rupat. Kami yang hadir sebagai Wakil Rakyat sekaligus Putra Daerah yang juga Masyarakat tinggal disana tentunya merasa wajib untuk mempertanyakan hal ini kepada Pemerintah Pusat. Hal ini tidak terlepas dari kecintaan kami kepada Daerah yang kami tempati ini" ujar Doktor Politik ini.

 

Selanjutnya Anggota DPRD Bengkalis dari Dapil Rupat Syahrial, ST menyampaikan, status sebagai Kawasan Strategis Nasional yang disematkan pada Bengkalis, jangan cuma sekedar sebutan saja namun tanpa diikuti dengan keseriusan Pemerintah Pusat dalam menata Bengkalis, baik itu dari sisi kucuran dana APBN maupun perhatian lainnya yang mestinya lebih diutamakan. 

 

"Masih menjadi pertanyaan bagi kami yang hadir,Pemberian status Kawasan Strategis Nasional kepada Bengkalis ini bisa berdampak apa ke kami. Kami tidak ingin ini hanya menjadi sebutan saja tanpa komitmen dan tindakan yang jelas kedepannya. Apalagi saat ini khusus di pulau Bengkalis dan Rupat terjadi masalah besar yang harus segera diberi penanganan khusus, yaitu masalah abrasi pantai,” katanya.

 

Mengingat besarnya dana yang dibutuhkan untuk menangani persoalan abrasi pantai ini yang tak mungkin ditumpukan pada APBD Bengkalis. Jadi disinilah sebenarnya Pemerintah Pusat harus hadir dan cepat tanggap.

 

Merespon pernyataan dari bapak Syahrial, Deputi I BNPP Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, bapak Robert Simbolon, M.Pa mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh pihak DPRD Bengkalis adalah hal yang validitasnya tidak perlu diragukan lagi. Dan sebenarnya BNPP sudah sejak 2015 berencana untuk lebih memprioritaskan Bengkalis sebagai daerah yang harus diperhatikan. 

 

Namun karena situasi politik dengan negara tetangga yang tidak begitu hangat, akhirnya rencana tersebut jalan ditempat. Namun beliau menyampaikan bahwa segala perhatian untuk pulau Bengkalis dan Rupat akan dimasukkan dalam rencana kerja prioritas BNPP untuk tahun 2020-2024. Oleh karenanya, semoga kedepan persoalan abrasi pantai ini segera teratasi dengan baik. (BangAndi)

 Editor : Dodi Devira