Ketua DPC Partai Demokrat Rohil Tolak Kenaikan BBM

Kerua DPC Partai Demokrat Rohil, H Dodi Saputra, SH beserta Ketua DPD Demokrat Riau, H Agung Nugroho dan rombongan ketika roadshow ke Kota Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Riau belum lama ini

BAGANSIAPIAPI/86 - Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Rokan Hilir, H Dodi Saputra, SH menolak rencana Pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 90 atau Pertalite. Pasalnya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belum tepat mengingat kondisi perekonomian masyarakat masih sulit.

"Demokrat bersama rakyat, rakyat sedang susah. Saya sepakat menolak kenaikan BBM, sesuai arahan Mas AHY,” kata politisi muda milenial Rohil kepada Riau86.com, Sabtu (27/8/2022).

H Dodi menjelaskan ada beberapa poin yang menjadi alasan ketidaksetujuan kenaikan harga BBM. Politikus asal Rohil ini mengatakan bahwa rakyat dalam kondisi susah. Di tengah kondisi dunia yang sulit, pemerintah seharusnya membantu rakyat, bukan malah membebankan masalah tersebut kepada rakyat.

Kenaikan BBM juga akan berdampak langsung bagi rakyat kebanyakan seperti UMKM, buruh, tani, nelayan, bahkan karyawan swasta, maupun pegawai pemerintahan itu sendiri. Ini adalah efek domino. Karena mereka semua butuh hidup untuk bekerja, sedangkan biaya transportasi dan logistik otomatis akan naik, sedangkan kenaikan tersebut tidak sebanding dengan kenaikan penghasilan mereka.

Selain itu, efek tidak langsung dari kenaikan BBM ini juga akan berdampak terhadap sektor-sektor lain seperti biaya pendidikan, kesehatan, pariwisata, infrastruktur dan lain sektor lainnya.

"Seharusnya pemerintah bisa fokus membenahi kebocoran-kebocoran BBM bersubsidi. Di mana-mana kita lihat di sekitar kita, banyak subsidi tidak tepat sasaran. Kalo di tingkat grassroot saja nampak nyata, bagaimana di tingkat atas (kelas kakap)," tegas politisi muda Demokrat Rohil.

Ia pun mengapresiasi program pemerintah yang akan memberlakukan subsidi BBM yang tepat sasaran melalui aplikasi seperti MyPertamina. Namun hal itu baru sebagian kecil usaha yang bisa dilakukan.

"Di atas sana masih banyak yang perlu dibenahi, terutama terkait penjualan BBM ilegal yang sistematis dan terstruktur. Seharusnya fokusnya ke sini saja, daripada meminta rakyat menanggung beban berat yang tidak adil," kata H Dodi mengakhiri. (BangDodi)


[Ikuti Riau86.com Melalui Sosial Media]






Loading...

Tulis Komentar