Pansus A DPRD Rohil Rapat Lanjutan Bahas Ranperda Tentang pajak dan Retrebusi Daerah
![](https://riau86.com/assets/berita/original/5114387276-88533009-554e-42e8-ba4d-12996d14a627.png)
BAGANSIAPIAPI/86 - Panitia Khusus (pansus) A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pansus )DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan Rancangan peraturan Daerah (Ranperda) tentang pajak dan Retrebusi Daerah, senin (27/2/2023) di kantor DPRD Rohil Jalan Lintas Pesisir Batu Enam Bagansiapiapi, Rohil.
Hadir Pada rapat tersebut Ketua pansus
Darwis Syam, wakil Ketua Ill Hamzah Anggota DPRD Imam Suroso, Sekwan, Kepala Bapenda, Cicik Mawardi, Kadisparpora, Budiman, Dinas perhubungan, para Kabid, Kepala Unit PLN Bagansiapiapi, PLN Bagan Batu, ikatan notaris Indonesia.
Ketua pansus A DPRD Rohil Darwis syam mengatakan, bahwa Rapat hari ini dalam rangka lanjutan rapat sebelumnya, dimana pemerintah Daerah akan membahas ranperda tentang pajak dan retrebusi daerah, yang mana ranperda in adalah merupakan amanat dari pada undang - undang baru, hubungan keuangan pusat dan Daerah (HKPD) Undang-Undang nomor: 8 tentang pajak dan Retrebusi Daerah.
" Pada Intinya semua perda yang lama itu akan digantikan dengan Ranperda yang sedang kita bahas ini apabila sudah terserap, " Ujarnya.
- Seribu Komunitas Rohil Galang Dana Peduli Palu
- Panitia DPD AJOI Kepri untuk Peduli Sulteng Semakin Solid
- Polisi Amankan 3 Orang Terkait Pembakaran Bendera Tauhid di Garut
- Menyusul DPD Kepri, DPD AJO Indonesia Sumbar akan Gelar Aksi Peduli Sulteng
- Banjir Genangi Jalan Penghubung Perumahan Sungai Medang di Pelalawan
Dimana minggu lalu, jelas Dia, dalam pembahasan rumusan ranperda ini sampai ke pasal 60 yaitu menyelesaikan masalah pajak Daerah dan lanjutannya adalah masalahRetrebusi daerah.
“Kami mengundang ikatan notaris Indonesia pada rapat ini untuk minta pendapat, kemudian juga mengundang pihak PLN untuk minta pemaparan data pemakaian konsumen di kabupaten Rokan Hilir, dikaitkan dengan pajak penerangan jalan, " Kata Darwis syam.
Lanjutnya, Jadi sudah disepakati dalam Perda pajak dan retribusi daerah in intinya adalah besaran tarif. Dimana tarif itu ada yang tetap, ada yang berkurang dan ada yang bertambah.
Semua itu mengacu pada peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2022. (BangDodi)
Tulis Komentar