JAKARTA/86– Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politik di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3). AHY menyoroti masalah ekonomi di Indonesia yang semakin sulit akibat tata kelola keuangan negara tidak dilakukan dengan baik.

“Persoalan ekonomi semakin sulit karena keuangan tidak dikelola dengan baik. Anggaran banyak digunakan untuk proyek mercusuar yang tidak terlalu berdampak pada wong cilik,” kata AHY.

Akibat banyaknya anggaran yang digunakan untuk proyek tersebut, kata AHY, membuat utang Indonesia naik tiga kali lipat. Ia menyebut di awal tahun 2023 utang Indonesia mencapai Rp. 7.733 triliun.

“Dalam delapan tahun terakhir ini, kenaikan utang pemerintah mencapai tiga kali lipat. Belum lagi hutang BUMN yang semakin menggunung sebesar Rp1.640 triliun,” paparnya.

Masalah utang negara ini, menurut AHY, akan semakin membebani masyarakat. Sebab masyarakat juga yang harus ikut menanggung utang negara.

“Kita semua wajib pajak, kita berhak mengetahui ke mana pajak yang kita bayarkan,” kata AHY.

Lebih jauh, AHY juga menyoroti tata kelola pemerintahan. Putra sulung SBY ini mengatakan, tata kelola pemerintahan di Indonesia masih sangat buruk.

“Saudara-saudara, kita mencermati tata kelola pemerintahan tidak dikelola dengan baik, banyak yang grasak-grusuk,” kata AHY.

“Contohnya lahan pangan, banyak akademisi yang protes karena mengabaikan ekologi sosial. Kedaulatan pangan harus selaras dengan aspek lingkungan,” tutur AHY.

AHY juga menyentil pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penggunaan uang pajak yang disetor masyarakat.

AHY meminta pemerintah untuk meyakinian rakyat terkait penggunaan uang pajak.

Apakah uang pajak benar-benar telah masuk ke kas negara.

“Rakyat harus diyakinkan uang yang disetor benar-benar masuk ke kas negara dan digunakan tepat sasaran. Kita semua wajib pajak punya hak untuk mengetahui ke mana uang itu digunakan oleh pemerintah,” ujar AHY

Dia menyatakan bahwa pertanyaan itu tak terlepas karena pengelolaan pajak yang dilakukan pemerintah masih belum baik.

Sebab uang pajak masih rawan disalahgunakan.

“Pengelolaan pajak belum dilakukan dengan baik. Bahkan rawan disalahgunakan. Padahal pendapatan negara 80 persen dari pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat,” jelasnya.

Lebih lanjut, AHY menyampaikan bahwa masalah ini membuat kepercayaan masyarakat menjadi turun kepada pemerintah.

Karena itu, pemerintah harus mengembalikan kredebilitas pengelolaan pajak.

“Akibatnya kepercayaan rakyat kepada pemeritnah pun turun. Untuk itu kembalikan kredibilitas pengelolaan pajak. Perbaiki sistem pengawasannya,” kata AHY menegaskan. (BangDodi/Tajukpolitik)